INILAH KOMENTAR TOKOH TERKAIT DITETAPKANNYA BANGIL SEBAGAI IBUKOTA KABUPATEN PASURUAN

Bangil, pkskabpasuruan.org– (20/07) Terkait ditandatanganinya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 oleh Presiden Jokowi tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, inilah komentar beberapa tokoh masyarakat Kabupaten Pasuruan.

Melalui akun facebooknya (“Irsyad Yusuf”), Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf, SE, MMA menanggapi ditandatanganinya PP tersebut sebagai berikut:

“Terima kasih untuk seluruh masyarakat Kabupaten Pasuruan, sehingga untuk tahun ini, Kecamatan Bangil telah resmi ditetapkan sebagai Ibukota Kabupaten Pasuruan. Tentu saja ini menjadi kado terindah tahun ini, bersama dengan Penghargaan Adipura dan Adiwiyata Mandiri yang Insya Allah juga kita raih pada tahun ini juga.. Sekali lagi terima kasih atas kerja sama dan partisipasi semua masyarakat se-Kabupaten Pasuruan. I Love Pas!”

Sementara ditempat terpisah melalui pesan whatsapp, M Zaini, wakil ketua komisi 2 DPRD Kabupaten Pasuruan menyampaikan rasa bersyukurnya atas ditetapkannya Bangil sebagai ibukota Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya pria yang juga pengusaha ayam dan garmen ini panjang lebar memberikan tanggapan yang langsung di “copas” dari pesan whatsapp nya ke admin pkskabpasuruan.org:

“Saya tentu bangga akhirnya upaya pemerintah daerah Pasuruan tercapai. Namun penetapan tidak boleh membuat kita terlena dan santai. Eksekutif dan legislatif harus kompak agar Bangil segera definitif menjadi ibu kota. Penganggaran harus fokus mewujudkan sarana dan prasarana yang komplit serta penyelesaian pembangunan infrakstruktur secara cepat, selanjutnya, secara spesifik,  yang harus segera dipindahkan adalah rumah dinas Bupati dan wakil Bupati ke Bangil,  jadi bukan hanya kantornya saja yang pindah. Hal ini dimaksudkan agar ‘hawa’ bangil sebagai ibu kota bisa ikut dirasakan kedua pemimpin kita. Hal strategis lainya adalah kalau ada permasalahan dan pengaduan masyarakat bisa cepat diselesaikan. Sedangkan pendopo lama bisa dikelola oleh dinas Paiwisata untuk menjadi cagar budaya Kabupaten Pasuruan, ” papar M. Zaini

PP tersebut dengan jelas menetapkan ibukota Kabupaten Pasuruan dipindahkan dari Kota Pasuruan ke kecamatan Bangil. Sedangkan mengenai pendanaan yang diperlukan untuk pemindahan Ibu Kota Kabupaten Pasuruan sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan.

Selain itu PP tersebut juga mengatur hal-hal yang timbul dari dan berhubungan dengan pelaksanaan pemindahan Ibu Kota sebagaimana dimaksud sepanjang yang menyangkut instansi vertikal, badan peradilan, atau pemerintah daerah provinsi, menjadi tanggung jawab menteri, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait, pimpinan lembaga negara yang membawahi instansi/badan yang bersangkutan, atau gubernur yang membawahi perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya.

PP ini juga menegaskan, pemindahan pusat penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasuruan ke Kecamatan Bangil itu diselesaikan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana di Ibu Kota Kabupaten Pasuruan.

“Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 29 Juni 2016 itu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *